Ketika Rumah Sakit Diminta Murah, Dokter Diminta Sempurna, dan Pasien Diminta Percaya
Belakangan ini ramai pembahasan tentang tarif rumah sakit, JKN, INA-CBGs, dan rencana pagu tarif rumah sakit nasional. Di permukaan, isu ini terdengar sederhana: biaya rumah sakit mahal, maka harus dibatasi. Sekilas terlihat masuk akal. Siapa juga yang ingin biaya berobat mahal? Bahkan dokter pun kalau jadi pasien tetap ingin biaya yang wajar. Tapi seperti biasa, dalam dunia kesehatan, masalah yang terlihat sederhana sering kali menyimpan lapisan yang lebih rumit daripada hasil lab pasien gagal ginjal dengan diabetes, hipertensi, dan sudah tiga hari tidak minum obat.
Kesalahpahaman pertama yang sering muncul adalah anggapan bahwa rumah sakit mahal karena rumah sakit “suka menaikkan tarif”. Seolah-olah rumah sakit itu seperti pedagang musiman yang melihat pasien datang lalu langsung berpikir, “Wah, ini kesempatan.” Padahal, secara umum biaya layanan kesehatan tidak hanya terdiri dari jasa dokter atau biaya kamar. Di balik satu pasien yang dirawat, ada obat, alat kesehatan, oksigen, listrik, laboratorium, radiologi, perawat, farmasi, cleaning service, rekam medis, keamanan, sistem informasi, limbah medis, akreditasi, pajak, maintenance alat, dan banyak hal lain yang tidak terlihat oleh pasien, tetapi sangat nyata di buku keuangan rumah sakit.
Dalam sistem JKN, banyak layanan rumah sakit dibayar menggunakan sistem paket yang dikenal sebagai INA-CBGs. Bahasa sederhananya begini: rumah sakit tidak selalu dibayar berdasarkan setiap obat, setiap jarum suntik, setiap pemeriksaan laboratorium, atau setiap hari pasien dirawat. Rumah sakit dibayar berdasarkan “paket penyakit” atau “paket kasus”. Kalau biaya riil pasien lebih rendah dari paket, rumah sakit bisa bernapas lega. Tapi kalau pasien ternyata lebih kompleks, perlu banyak obat, perlu ICU, perlu alat mahal, atau rawat inap lebih lama, biaya bisa melampaui tarif paket. Di titik ini, rumah sakit mulai tersenyum seperti orang yang habis lihat tagihan listrik bulan ini: tetap sopan, tapi dalam hati membaca istighfar panjang.
Masalahnya, pasien tidak pernah datang dalam bentuk paket rapi seperti brosur seminar. Pasien datang dengan segala variasi kehidupan. Ada pasien serangan jantung yang juga diabetes, ginjalnya menurun, tekanan darahnya tinggi, paru-parunya basah, dan keluarganya baru membawa ke IGD setelah tiga hari nyeri dada karena dikira masuk angin. Di atas kertas, ia masuk satu kelompok tarif. Di dunia nyata, ia adalah manusia dengan komplikasi, risiko, dan kebutuhan klinis yang tidak bisa dipangkas hanya karena tabel tarif berkata demikian.
Di sinilah perdebatan mulai terasa panas. Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, tentu punya kewajiban besar untuk menjaga agar biaya kesehatan nasional tidak meledak. Ini tugas yang berat. Negara harus memastikan masyarakat bisa berobat, JKN tetap berjalan, rumah sakit tidak semaunya menetapkan tarif, dan biaya kesehatan tetap terkendali. Kalau semua dibiarkan bebas tanpa aturan, sistem bisa liar. Pasien bisa terbebani. Asuransi bisa kolaps. Pemerintah bisa kewalahan. Jadi, dari sudut pandang regulator, keinginan mengatur tarif itu bukan sesuatu yang otomatis salah.
Namun dari sudut pandang rumah sakit, persoalannya berbeda. Rumah sakit tidak bisa hanya hidup dari niat baik dan tepuk tangan. Rumah sakit harus membayar gaji, membeli obat, memperbaiki alat, mengganti linen, menjaga IGD tetap buka, menyalakan AC ruang operasi, merawat ambulans, memperbarui izin, dan memenuhi standar keselamatan pasien. Alat CT scan jantung, cathlab, ventilator, mesin anestesi, monitor pasien, dan alat laboratorium tidak dibeli dengan pantun motivasi. Harganya nyata. Perawat harus digaji nyata. Obat dibeli dengan uang nyata. Maka ketika tarif paket tidak sesuai dengan biaya keekonomian, rumah sakit bukan sedang manja. Rumah sakit sedang berhitung agar besok pagi layanan masih bisa berjalan.
Ambil contoh sederhana. Pemeriksaan atau tindakan tertentu dalam bidang jantung bisa bernilai jutaan hingga puluhan juta rupiah jika dihitung dari biaya alat, bahan habis pakai, dokter, perawat, ruangan, obat, dan risiko klinis. Tetapi dalam sistem paket, semua itu bisa masuk dalam satu tarif yang kadang terasa terlalu sempit untuk menampung biaya riil di lapangan. Ibarat diminta membuat nasi liwet lengkap dengan ayam, lalapan, sambal, piring bersih, pelayan ramah, musik akustik, parkir aman, lalu diberi anggaran seperti beli gorengan dua biji. Tentu bisa saja dipaksa, tetapi jangan heran kalau kualitasnya suatu saat ikut tertekan.
Dokter berada di posisi yang lebih unik lagi. Di depan pasien, dokter dituntut mengambil keputusan terbaik. Keluarga pasien ingin penanganan cepat, tepat, manusiawi, dan tidak boleh salah. Itu wajar. Dokter juga ingin seperti itu. Tapi di belakang layar, dokter bekerja dalam sistem yang penuh batas: formularium obat, aturan klaim, ketersediaan alat, tarif paket, antrean rujukan, kelas perawatan, dan kebijakan rumah sakit. Kalau dokter terlalu hemat, takut pasien tidak optimal. Kalau terlalu lengkap memeriksa, rumah sakit bisa menanggung biaya besar. Kalau pasien memburuk, yang paling mudah terlihat adalah dokter. Sistemnya sering tidak kelihatan, tetapi dokternya berdiri di depan keluarga pasien.
Di sinilah ironi kecil itu muncul. Negara ingin layanan murah. Rumah sakit diminta efisien. Dokter diminta sempurna. Pasien ingin semua ditanggung. Masyarakat ingin iuran tidak naik. Industri alat kesehatan menjual dengan harga pasar. Obat tetap mengikuti rantai distribusi. Listrik tidak memberi diskon karena rumah sakit sedang defisit. Lalu kita semua bertanya, “Kenapa sistemnya berat?” Kadang jawabannya sederhana: karena semua pihak ingin hasil terbaik, tetapi tidak semua pihak mau membicarakan biaya sebenarnya dengan jujur.
Rencana pagu tarif rumah sakit nasional juga menambah lapisan baru dalam perdebatan ini. Di satu sisi, pembatasan tarif bisa dilihat sebagai cara melindungi masyarakat dari biaya yang terlalu tinggi. Itu niat yang terdengar baik. Tetapi di sisi lain, jika tarif nasional dibuat terlalu kaku, rumah sakit bisa kehilangan ruang untuk menyesuaikan biaya dengan kondisi daerah, jenis layanan, investasi alat, dan kompleksitas pasien. Biaya operasional rumah sakit di kota besar, daerah terpencil, kawasan industri, atau wilayah kepulauan jelas tidak sama. Menyamakan semua tarif secara terlalu sederhana bisa seperti menyuruh semua orang memakai sepatu ukuran 40 karena rata-rata nasional katanya begitu. Yang kakinya pas senang. Yang kekecilan luka. Yang kebesaran tersandung.
PERSI keberatan bukan semata-mata karena rumah sakit ingin bebas menaikkan harga. Setidaknya, dari sudut pandang rumah sakit, keberatan itu muncul karena ada kekhawatiran bahwa tarif JKN yang sudah ketat belum sepenuhnya mengikuti biaya riil, sementara tarif non-JKN juga akan dibatasi. Selama ini, pada sebagian rumah sakit, pasien umum atau non-JKN ikut membantu menjaga arus kas dan menutup kebutuhan operasional yang tidak selalu tertutup oleh tarif paket. Kalau ruang itu ikut dipersempit tanpa perhitungan keekonomian yang adil, maka yang terancam bukan hanya neraca rumah sakit, tetapi juga kemampuan rumah sakit menjaga mutu layanan.
Kita perlu jujur: tidak semua rumah sakit sempurna. Ada rumah sakit yang mungkin kurang efisien. Ada layanan yang mungkin bisa diperbaiki. Ada administrasi yang perlu dibenahi. Ada transparansi biaya yang harus ditingkatkan. Tetapi menyelesaikan masalah biaya kesehatan tidak bisa dilakukan dengan cara seolah-olah seluruh persoalan ada pada rumah sakit. Sama seperti tidak adil menyalahkan seluruh pasien karena ada pasien yang tidak patuh minum obat, tidak adil juga menyalahkan seluruh rumah sakit karena ada praktik yang perlu dikoreksi.
Pasien dan keluarga sering menjadi pihak yang paling bingung. Mereka datang dalam keadaan takut, membawa orang tua yang sesak, anak yang demam tinggi, suami yang nyeri dada, atau istri yang akan melahirkan. Mereka tidak sedang memikirkan INA-CBGs, pagu tarif, klaim pending, atau selisih biaya riil. Mereka hanya ingin ditolong. Dan seharusnya sistem kesehatan memang dibangun untuk itu: agar manusia yang sedang lemah tidak semakin hancur karena urusan biaya. Tetapi agar sistem itu bertahan, kita perlu membangun pembiayaan yang masuk akal, bukan hanya terdengar indah di konferensi pers.
Pelajaran besarnya adalah kita tidak boleh terjebak dalam narasi hitam putih. Pemerintah bukan musuh rumah sakit. Rumah sakit bukan musuh pasien. Dokter bukan kasir kebijakan. Pasien bukan beban negara. Semua pihak sedang berdiri dalam satu kapal besar bernama sistem kesehatan Indonesia. Kalau kapal ini bocor, yang tenggelam bukan hanya satu kelompok. Yang rugi adalah bangsa: pasien terlambat ditangani, dokter kelelahan, rumah sakit melemah, dan negara kehilangan kepercayaan publik.
Maka, sebelum kita bersorak setiap kali mendengar kata “tarif dibatasi”, mari bertanya lebih dalam: apakah tarif itu sudah dihitung berdasarkan biaya nyata? Apakah kualitas layanan tetap bisa dijaga? Apakah dokter masih bisa bekerja sesuai standar? Apakah rumah sakit masih bisa membeli alat, menggaji tenaga kesehatan dengan layak, dan membuka layanan 24 jam? Murah itu penting. Tapi murah yang membuat layanan rusak pada akhirnya bisa menjadi mahal dalam bentuk lain: antrean panjang, rujukan sulit, alat tidak tersedia, tenaga kesehatan pergi, dan pasien terlambat ditolong.
Indonesia membutuhkan sistem kesehatan yang adil, bukan sekadar murah. Kita butuh JKN yang kuat, rumah sakit yang sehat, dokter yang terlindungi, dan pasien yang dihormati. Semoga para pengambil kebijakan mau mendengar suara lapangan, bukan hanya angka di tabel. Semoga rumah sakit juga terus memperbaiki transparansi dan efisiensi. Semoga dokter tetap diberi ruang untuk bekerja dengan ilmu, nurani, dan martabat. Dan semoga masyarakat semakin memahami bahwa kesehatan bangsa tidak bisa dibangun dengan slogan saja, tetapi dengan keberanian untuk menghitung, berdialog, dan mengambil keputusan yang jujur. Silakan bagikan tulisan ini jika menurut Anda diskusi tentang kesehatan Indonesia perlu lebih waras, lebih adil, dan lebih manusiawi.
Penulis : Dr. Erta Priadi Wirawijaya Sp.JP
EPW 26/4/2026
